POLITIK SIMULASI

  • Bagikan

Oleh : Muhammad Muhibbuddin*

Panggung politik nasional dulu pernah digemparkan oleh berita terbongkarnya sindikat SARACEN yang diduga secara sistematis dan terorganiser telah memproduksi dan menyebarkan konten ujaran kebencian (hate speech) dan kebohongan (hoax) atau fitnah kepada masyarakat lewat media sosial. Bukan hanya itu, Saracen juga diitengarai melakukan politik adu domba dengan mengeksploitasi isu SARA. Akibat dari tindakannya itu, kelompok Saracen dianggap telah melanggar UU ITE, pasal 45A ayat 2 dengan ancaman penjara paling lama 6 tahun dan/ atau denda paling banyak  satu miliar rupiah.

Berdasarkan penuturan sebagian pelakunya bahwa motif yang mendorong mereka melakukan aksinya adalah ekonomi. Seperti yang telah viral di  berbagai media,  jaringan Saracen telah membandrol harga sekitar 70-100 juta untuk  menciptakan hoax dan ujaran kebencian. Namun diduga juga ada motif politiknya. Di antara elit politik ditengarai membeli jasa Saracen untuk melakukan black campign dan blackmail  terhadap  lawan politik.  Fenomena Saracen ini kemudian menjelaskan semakin maraknya politik simulasi, terutama dalam kontestasi politik dan kekuasaan.

 

Politik Simulasi dan Distorsi Realitas

Politik simulasi semakin eksis di ruang publik dengan hadirnya media sosial dan berkembangnya teknologi informasi. Simulasi, menurut Baudrillard (1983) merupakan sistem penciptaan model-model kenyataan tanpa mempunyai rujukan atau referensi terhadap fakta dan realitas obyektif. Pola semacam inilah yang bekerja dalam simulasi politik. Logika simulasi politik, menurut Yasraf A. Pilliang (2004)  pada dasarnya merupakan logika pemelintiran atau pemutarbalikan makna sosial (twisting of social meaning), yang dilakukan sekelompok tertentu. Karenanya politik simulasi merupakan pola aktivitas politik yang lebih menggantungkan pada sistem pertandaan dan pencitraan, yang di dalamnya lebih  dipenuhi oleh bentuk-bentuk kepalsuan dan kedustaan. Simulasi politik sebenarnya juga bagian politk citra (politic of images) yang beroperasi secara efektif  lewat media.

Media merupakan modalitas utama politik simulasi. Melalui media inilah banyak hal bisa dikontsruksi, bukan berdasarkan fakta yang sesungguhnya, melainkan lebih berdasarkan kepentingan dan hasrat pribadi. Sehingga wacana dan pesan yang disampaikan ke publik  bukan berisi kebenaran, melainkan lebih berupa kebohongan. Persis pada titik inilah garis distingsi antara fakta dan fiksi sulit diidentifikasi. Sebuah kebohongan sangat mudah dianggap sebagai kebenaran oleh masyarakat akibat kecanggihan teknologi digital yang mampu merekayasa sesuatu yang khayal sebagai seolah-seolah fakta kebenaran. Apa yang seolah-olah mudah sekali dipersepsikan sebagai yang sebenarnya.

Karenanya, dalam konteks politik simulasi ini, fungsi media, yang sesungguhnya sebagai gambaran atau cermin realitas (mirror of reality),  banyak mengalami distorsi. Akibat pendistorsian ini, kata Tonny Bennet (1982:289), media tidak lagi berfungsi sebagai cermin realitas (mirror of reality) melainkan lebih sebagai perumus realitas (the definer of reality), sesuai dengan kepentingan dan ideologi yang melatarbelakanginya.

Melalui aksinya yang telah terbongkar, jaringan Saracen sebenarnya bukan menyuguhkan informasi sesuai realitas. Sebaliknya, mereka lebih berusaha merumuskan ‘realitas’ baru dan palsu berdasarkan kepentingan pihak yang menggunakan jasanya.  Realitas yang dikonstruk berdasarkan hasrat dan kepentingan inilah yang disebut dengan psaudo-reality (realitas palsu). Realitas palsu ini, ketika telah dikemas sedemikian rupa dan disebarkan secara luas maka mampu mempengaruhi dan membentuk persepsi masyarakat.

Dengan ketidaksadaran (unconsiousness)  tinggi yang umumnya melanda kalangan masyarakat pengguna media, terutama mereka yang tergolong hiper sosial, sebagian besar mempercayainya begitu saja realitas palsu yang disebarkan jaringan Saracen dan para petualang media sosial lainnya. Tentu saja tidak semua kepalsuan dan kebohongan berasal dari aktivitas simulasi, tetapi di dunia politik, terutama di era cyber sekarang, beragam kepalsuan merupakan produk dari simulasi politik.

Realitas palsu yang dikontsruksi lewat simulasi tersebut pada dasarnya tidak ada referensinya dalam dunia nyata (real). Tetapi  akibat ketidaksadaran  massal dalam mencerap informasi, terutama di media sosial, realitas palsu itu justru dijadikan sebagai referensi; sebagai pijakan dan patokan untuk menilai dan menganalisa sebuah persoalan.  Karenanya, melalui politik simulasi, yang hadir di tengah masyarakat hanyalah tanda dan citra,  dan bukannya  makna dan relitas obyektif, sebagai sarana untuk melakukan pendistorsian dan pemalsuan  realitas.

Melalui politik simulasi, alih-alih mempercayai realitas dan kebenaran, masyarakat justru banyak digiring dan diarahkan untuk mempercayai kebohongan, ilusi dan hoax, yang diciptakan melalui seperangkat tanda dan citra hasil rekayasa.  Realitas atau kebenaran justru tertutupi, terbelokkan dan tergantikan oleh fenomena simulatif dan distortif yang didesain sedemikian rupa sehingga seolah-olah benar adanya.

Realitas simulatif dan distortif semacam itu jika dan ketika mendominasi kehidupan sosial, maka akan turut serta mempengaruhi mode of being (pola keberadaan) individu dan masyarakat yang berinteraksi dengannya. Eksistensi manusia, baik secara individual maupun sosial, kemudian lebih banyak dibangun berdasarkan kebohongan. Selain itu, pada tataran aksiologis, realitas simulatif dan distortif tersebut juga memicu terjadinya tumpang tindih nilai-nilai. Apa yang sesungguhnya fakta justru dianggap fiksi, dan apa yang sebenarnya fiksi justru dianggap fakta; yang benar dianggap salah, dan yang salah dianggap benar; yang baik dicap buruk dan yang buruk diklaim baik. Tatanan nilai, kebenaran dan moralitas menjadi silang sengkarut tidak karuan.

Lebih dari itu, banyak anggota masyarakat yang semakin tidak sadar kalau dirinya telah mengonsumsi begitu banyak ragam kebohongan dan hoax.  Pada titik ekstrimnya, masyarakat yang sudah begitu dikuasai hoax melalui politik simulasi, cenderung menolak dan mengingkari kebenaran obyektif dan  kenyataan yang sesungguhnya.  Kebenaran tidak diukur dari standar rasionalits dan obyektifitas, melainkan dari rekayasa selera dan subyektifitas.  Hidup kemudian menjadi absurd karena karena antara kebenaran dan ketidakbenaran menjadi tumpang tindih, kabur dan sulit diidentifikasi.

 

Alat kekuasaan

Karena begitu efektifnya, politik simulasi kini menjadi sarana penting untuk meraih kekuasaan. Di alam demokrasi, kemenangan politik diraih apabila mampu menguasai mayoritas suara masyarakat.  Untuk mencapai target ini, diperlukan usaha mempengaruhi  opini publik. Dalam rangka membangun dan menggiring opini dan selera masyarakat, media  mempunyai peran sangat signifikan.

Menguasai opini masyarakat secara luas merupakan syarat mutlak untuk meneguhkan dominasi kekuasaan. Maka, tepat apabila Gramsci (1991:80) mengafirmasi bahwa dominasi kekuasaan telah diperjuangkan, selain melalui  senjata, juga melalui media sebagai piranti utama mengemas opini publik,  sehingga ide dan pemikiran seseorang atau kelompok bisa diterima masyarakat luas. Saat ini, sarana yang sangat efektif dan efisien untuk membangun opini publik adalah media sosial (internet).

Melalui media sosial, strategi membangun opini, membangun citra, dan merekayasa fakta, terutama melalui politik simulasi, sangat dibutuhkan di setiap peristiwa politik, demi mencapai kekuasaan, baik di tingkat lokal, nasional maupun global. Hal yang mengkhawatirkan adalah ketika politik simulasi ini berperan semakin dominan dalam kontestasi kekuasaan sehingga mengakibatkan ruang publik bukan hanya dipenuhi oleh, melainkan semakin terperangkap ke dalam, politik gadungan. Wacana politik gadungan dan distorsi realitas politik yang disebarluaskan oleh sindikat siber seperti Saracen semakin mendominasi ruang publik sehingga membunuh kesadaran dan akal sehat publik.

Pesta demokrasi 2024 memang relatif masih lama, tetapi para figur yang hendak berkontestasi tampaknya sekarang sudah mulai mengerahkan pasukan sibernya untuk melakukan agenda-agenda politik simulasi dalam bentuk membangun citra, merekayasa opini publik, memelintir fakta, melakukan character assassination terhadap lawan politik dan sebagainya.

 

*Muhammad Muhibbuddin adalah Penulis Lepas, tinggal di Krapyak, Yogyakarta.

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *